Komisi hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penyitaan dana judi online (judol) senilai Rp 187,2 triliun yang diduga dinikmati oleh perbankan, e-wallet, dan operator seluler. PKS mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bertindak cepat dalam menelusuri dan mengamankan aliran dana tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan secara akuntabel. Ia mengingatkan bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa menjadi pelajaran berharga dalam menangani aliran dana judol yang melibatkan lembaga keuangan.
“Kasus BLBI adalah contoh penting. Kita harus memastikan bahwa penanganan aliran dana judol ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujar Aboe Bakar dalam pernyataan persnya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Desakan kepada Presiden Prabowo Subianto
Lebih lanjut, Aboe Bakar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan langsung kepada Kejagung dan BPK agar segera menyita dana judi online yang diduga mengalir ke perbankan, e-wallet, dan operator seluler.
“Penyitaan dana judol melalui Kejagung bekerja sama dengan BPK, tanpa harus menunggu proses pengadilan, adalah langkah yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan keuangan negara,” imbuhnya.
Efek Jera Bagi Pelaku
Menurut Aboe Bakar, penyitaan dana ini tidak hanya menjadi langkah pemulihan keuangan negara, tetapi juga memberikan efek jera bagi lembaga-lembaga penyelenggara sistem pembayaran yang terlibat dalam transaksi judi online.
“Bank, e-wallet, dan operator seluler yang terhubung dengan merchant judol harus merasakan konsekuensi hukum yang tegas. Dana hasil dari aktivitas ilegal ini akan disita dan dianggap sebagai hak pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaku yang terlibat dalam transaksi judi online dapat dijerat dengan hukuman berat sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaku terancam pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 25 juta bagi pelaku perjudian.
Risiko Sistemik pada Sistem Pembayaran
Aboe Bakar menyoroti dampak serius yang ditimbulkan oleh aktivitas judi online terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Ia menyebut, judi slot thailand online telah menjadi wabah serius yang berisiko menyebabkan gangguan sistemik.
“Setiap transaksi judi online memberikan keuntungan kepada perbankan, e-wallet, operator seluler, dan lembaga non-bank lainnya. Ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pembayaran kita,” ujar Aboe Bakar.
Harapan untuk Penegakan Hukum
PKS berharap penyitaan dana judi online ini dapat segera terealisasi dan menjadi langkah konkret untuk memutus rantai peredaran judi online di Indonesia. Selain itu, tindakan ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sistem pembayaran yang terhubung dengan aktivitas ilegal.
“Ini adalah ujian besar untuk penegakan hukum di negeri ini. Jangan sampai ada celah yang membuat pelaku kejahatan merasa aman dari jeratan hukum,” pungkas Aboe Bakar.
Dengan jumlah dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, kasus judi online ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Langkah tegas dari Kejagung dan BPK diharapkan mampu mengembalikan dana tersebut ke kas negara dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia.
