Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka

  1. Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihannya

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan definisi “hak-hak atas tanah” serta penjelasan mengenai isi dan batas kewenangan pemegang hak atas tanah. Berdasarkan pasal tersebut “hak atas tanah” adalah “hak atas permukaan bumi”, yang masing-masing merupakan satuan besar kecil (persil) berdimensi dua dengan batas-batas panjang dan lebar, yang luasnya berukuran meter persegi.

Tiap hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah (dalam arti “permukaan bumi”) yang bersangkutan, demikian pula “tubuh bumi” (dan air) serta “ruang” yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain (yang lebih tinggi).

Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam­-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang maupun badan hukum, hak atas tanah dimaksudkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA adalah :

  1. Hak Milik
  2. Hak Guna Usaha
  3. Hak Guna Bangunan
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak membuka lahan
  7. Hak memungut hasil hutan.

Sedangkan mengenai tata cara memperoleh hak atas tanah, yaitu melalui: pernaohonan hak/pemberian hak, pemindahan hak, tukar menukar, perjanjian dengan pemilik tanah, pembebasan hak/pelepasan hak dan pencabutan hak.

  1. Permohonan hak/pemberian adalah satu-satunya sara yang harus ditempuh untuk memperoleh tanah yang berstatus tanah negara
  2. Pemindahan hak dilakukan apabila subyek yang akan memiliki tanah dapat menjadi pemegang hak atas tanah yang tersedia, menurut hukum tanah nasional. Adapun pemindahan hak dilakukan antara lain dengan cara jual beli.
  3. Tukar menukar tanah dilakukan pada hak atas tanah yang sama jenis haknya. Misainya hak milik dengan hak milik
  4. Perpanjangan dengan pemilik tanah dilakukan apabila pemilik tanah tidak mau melepaskan tanah yang dipunyainya, sedangkan pihak lain amat memerlukan tanah tersebut. Sehingga dalam praktik sering dijumpai adanya perjanjian dalam penggunaan tanah.
  5. Istilah pelepasan hak/penyerahan hak, dipakai ditinjau dari pemegang hak alas tanah yang tanahnya diperlukan pihak lain. Pemegang hak yang melepaskan haknya setelah melalui proses musyawarah, berhak mendapat ganti kerugian.
  6. Tindakan pencabutan hak atas tanah hanya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum sedangkan pemilik tanah tidak mau melepaskan tanahnya dengan syarat-­syarat yang ditentukan oleh undang-undang.