SUBJEK HUKUM PERIKATAN

SUBJEK HUKUM PERIKATAN

SUBJEK HUKUM PERIKATAN

SUBJEK HUKUM PERIKATAN
SUBJEK HUKUM PERIKATAN

Kegiatan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam perkembangannya manusia tidak mampu melaksanakan kegiatan atau usaha secara sendirian, maka lahirlah perkumpulan, asosiasi, dan atau dikenal menggunakan hukum perikatan dalam kebebasan berkontrak menurut Daeng (2009:7) sebagai berikut:

1)   Perusahaan perseorangan

2)   Perusahaan Persekutuan (Pasal 1618 KUH Perdata)

3)   Persekutuan Komanditer (Pasal 19 sampai 21 KUHD)

4)   Perseroan Firma (Pasal 16 sampai 18 KUHD)

5)   Perseroan terbatas (UU No.20 Tahun 2007 tentang PT)

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, dalam masyarakat umum dikenal dengan nama Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan  Dagang (PD).

Prosedur pendirian sbb:

  1. a)Akte pendirian Notaris
  2. b)Izin usaha Departemen Perdagangan/ dinas perdagangan setempat; UU No.3/1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.
  3. c)Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP/UU No.6/1983 tentang perpajakan.

Perusahaan persekutuan adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk masuk dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan (pasal 1618 KUHPER). Hubungan hukum dilakukan dengan:

  1. Pendirian atas perjanjian berupa pemasukan dan pembagian keuntungan atau manfaat/Pasal 1633-1635 KUHPER.
  2. Pengurus, para peserta atau persero untuk menjalankan persekutuan sesuai tujuan.

Firma (pasal 16-35 KUHD) menurut Daeng (2009:8) mempunyai pengertian:

  1. Beberapa orang persero melaksanakan perusahaan dengan memakai nama bersama  “Firma”.
  2. Tiap persero bertindak keluar melakukan perbuatan hukum akan mengikat semua anggota persero/tanggung renteng.
  3. Tanggung jawab persero pribadi untuk keseluruhan artinya kreditur dapat menagih utang piutang harta persero dan harta pribadinya.

Mendirikan Firma dengan tiga syarat yaitu akta pendirian, pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri, Pengumuman dalam berita Negara.

Sumber : http://riskyeka.web.ugm.ac.id/seva-mobil-bekas/