Sistem pembayaran

Sistem pembayaran

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua yatu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang  No 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan  uang  kertas dengan  nilai lima rupiah ke atas, sedangkkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah  dalam semua pecahan dibawah lima rupiah. Uang kertas pertama dikeluarkan  oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya berdasarkan UU No 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tiak lagi menerbitka uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarka BI adalah Emisi taahun 1970. Pada era 190-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp.20.000 (1992), Rp 50.000 (1993) dan Rp.100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring denga perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam  pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentarl menjelang akhir tahun 1954. Sebagi bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan  dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pemabayaran giral dalm negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pemabayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebuh efektifdan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai . berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, Sistem Kliring Elektronik Jarak Jauh (SIKJJ), kliting warkat antar wilayah kerja (intercity clearing) dan Scriptless Securities Settlement System (S4) yang semaki mempermudah pelaksanaan peembayaran non tunai di Inonesia.

Gubernur Bank Indonesia (1953- sekarang)

  • Mr. Sjafruddin Prawiranegara Masa Jabatan : 1953 – 1958
  • Mr. Loekman Hakim Masa  Jabatan : 1958 – 1959
  • Mr. Soetikno Slamet Masa Jabatan : 1959 – 1960
  • Mr. Somarno Masa Jabatan : 1960 – 1963
  • T. Jusuf  Muda dalam Masa Jabatan : 1963 – 1966
  • Radius Prawiro Masa Jabtan : 1966 – 1973
  • Rachmat Saleh Masa Jabtan : 1973 – 1983
  • Arifin Siregar Masa Jabatan : 1983 – 1988
  • Adrianus Mooy Masa Jabatan : 1993 – 1998
  • Sjahril Sabirin Masa Jabatan : 1998 – 2003
  • Burhanuddin Abdullah Masa Jabatan : 2003 – sekarang.
  1. Tujuan jasa perbankan

            Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan,

Pertama,

Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran yang sangat penting alam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pemabyaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua,

Dengan menerima  tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktf. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dan ini, uang hanya berdiam di saku seorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana  pinjaman.

https://movistarnext.com/