Permasalahan Pokok

Permasalahan Pokok

Berubahnya indikator penghitungan upah minimum dari Ketentuan Hidup Layak (UU No. 13 tahun 2003) menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PP No. 78 tahun 2015) serta penerapannya oleh Perusahaan Manufaktur Mobil asal Jepang.

Pemerintah memiliki inisiatif untuk mengurangi konflik yang biasanya terjadi ketika membahas komponen KHL dalam forum tripartid, dengan mengeluarkan kebijakan pengupahan melalui PP No. 78 tahun 2015. Meskipun PP ini adalah amanat dari UU No. 13 tahun 2003, namun ternyata malah memunculkan kebijakan baru yang berbeda dengan UU No. 13 tahun 2003. Yang mana berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 penentuan upah minimum berdasarkan KHL, akan tetapi PP menentukan lain yaitu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan upah memang ditujukan untuk aktor perburuhan, yakni pengusaha dan buruh. Namun tetap saja yang menjadi aktor pelaksananya yaitu pengusaha, dan buruh menjadi penerima atas pelaksanaan kebijakan upah tersebut. Sehingga untuk menilai keefektifitasan kebijakan upah tersebut dapat dilihat dari kepatuhan pengusaha dalam menerapkan kebijakan upah.

Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Manufaktur Mobil asal Jepang. Perusahaan Manufaktur Mobil asal Jepang sendiri menyambut perubahan indikator penghitungan upah minimum yang semula dari KHL menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan positif. Harapannya setelah adanya kebijakan ini perusahaan akan lebih mudah untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja serta menghindari ketidakefektifannya pertemuan-pertemuan yang berlangsung setahun sekali.

Perlu diingat bahwa tidak semua perubahan kebijakan ini memberikan ruang yang kondusif bagi hubungan buruh dengan perusahaan. Perusahaan memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat kuat, sehingga peluang untuk bernegosiasi antara kedua belah pihak atas kebijakan ini kemungkinan besar akan tertutup.

Namun tentunya dibalik hal positif dalam suatu kebijakan, ada pula hal negatif di dalamnya. PT. Perusahaan Manufaktur Mobil asal Jepang sendiri sangat menyayangkan adanya masalah keterbukaan sistem keuangan oleh perusahaan yang diatur dalam PP disalahartikan oleh buruh. Selain itu, karena pada akhirnya yang dikenai kebijakan upah tersebut adalah buruh, maka efektif atau tidaknya PP No. 78 tahun 2015 juga dapat dilihat dari tanggapan buruh terhadap PP tersebut, salah satunya dengan banyaknya upaya-upaya penolakan, baik dengan jalur litigasi maupun non litigasi yang dilakukan oleh banyak buruh di Indonesia.

https://bugscode.id/liberty-stone-apk/