Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

1. Sistem Pemerintahan
Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai bersama dengan th. 1950an sudah mobilisasi dua sistem pemerintahan yang berbeda, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu th. sehabis kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan bersama dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai bersama dengan pembentukan kabinet parlementer pertama terhadap November 1945 bersama dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak sementara itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti bersama dengan perubahan UUD. Baru terhadap era Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yakni Konstitusi RIS. Begitu termasuk terhadap era Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal bersama dengan Konstitusi Liberal.

Ketika Indonesia lagi jadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan lagi UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI terhadap awal kemerdekaan, namun manfaatkan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kemampuan kepartaian didalam parlemen dan sewaktu waktu mampu dijatuhkan oleh wakil-wakil partai didalam parlemen. Presiden hanya merupakan simbol kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula Demokrasi Liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet era ini tidak serupa bersama dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet.
Salah satu ciri yang nampak didalam era ini adalah sering kali terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering kali terjadi perubahan kabinet? Hal ini terlebih disebabkan adanya perbedaan keperluan satu diantara partai-partai yang ada. Perbedaan satu diantara partai-partai berikut tidak pernah mampu tertanggulangi bersama dengan baik sehingga berasal dari th. 1950 sampai th. 1959 terjadi silih berubah kabinet merasa Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 dan Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
Kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa awal mulanya Masyumi diberi kesempatan untuk memerintah, kemudian PNI memegang guna terlebih sehabis Pemilihan Umum 1955. Namun PNI pun tidak mampu bertahan lama karena tidak mampu merampungkan problem yang dihadapi yang akhirnya dibentuk zaken kabinet di bawah pimpinan Ir. Djuanda.
Kabinet-kabinet berikut terhadap umumnya miliki program yang tujuannya sama, yakni masalah keamanan, kemakmuran dan masalah Irian Barat (saat ini Papua Barat). Namun tiap tiap kabinet miliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi tekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering tekankan terhadap masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan didalam negeri.
Apabila kita cermat kabinet-kabinet berikut satu persatu maka bakal nampak hal-hal yang menarik. Kabinet Natsir (1950-1951), disaat menyusun kabinetnya, Natsir punya niat menyusun kabinet bersama dengan melibatkan sebanyak kemungkinan partai sehingga kabinetnya mencerminkan pembawaan nasional dan mendapat bantuan parlemen yang besar. Namun terhadap kenyataannya, Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang diinginkan, terlebih kesulitan didalam memasang orang-orang PNI didalam kabinet. Sehingga Kabinet Natsir yang terbentuk terhadap 6 September 1950, tidak melibatkan PNI di dalamnya. PNI jadi oposisi bersama dengan PKI dan Murba.
Latar belakang masalah didalam pembentukan kabinet sering kali jadi faktor yang sebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini nampak disaat Kabient Natsir mobilisasi pemerintahannya, grup oposisi langsung melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan terhadap mosi Hadikusumo berasal dari PNI yang menuntut sehingga pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 th. 1950 berkenaan pemilihan anggota instansi perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas basic Peraturan Pemerintah no 39 th. 1950 oleh Kabinet Hatta, sehingga diganti bersama dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena didalam PP no 39 didalam menentukan pemilihannya dilaksanakan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan nada di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat bantuan berasal dari parlemen. Hal ini sebabkan menteri didalam negeri mengundurkan diri. Kondisi ini sebabkan hubungan kabinet bersama dengan parlemen tidak lancar yang akhirnya sebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno terhadap 21 Maret 1951.
Jatuhnya Kabinet Natsir, sebabkan Presiden Soekarno mengadakan obrolan bersama dengan para pemimpin partai untuk menentukan tim formatur kabinet yang kemudian membuahkan Kabinet Sukiman terhadap tanggal 26 April 1951. Berbeda bersama dengan kabinet di awalnya yang tidak melibatkan PNI didalam pemerintahannya, kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman di dukung oleh dua partai besar, Masyumi dan PNI.
Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman, lewat menteri-menterinya yang duduk didalam pemerintahan, berupaya merealisasi program politik masing-masing, walau kabinet sudah miliki program kerja tersendiri. Hal ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabinet. Sebagai semisal adalah Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) yang menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD-DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39/ 1950. Selain itu, Iskak termasuk mengangkat orang-orang PNI jadi Gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Tindakan ini yang mengundang pertikaian politik dan konflik kepentingan.
Kebijakan lain yang mengundang masalah didalam hubungan antara pemerintah dan parlemen adalah disaat Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin, melewatkan 950 orang tahanan SOB (Staat Van Oorlog en Beleg, negara didalam suasana bahaya perang) tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang sebabkan Muhammad Yamin tempatkan jabatannya sebagai menteri kehakiman.
Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang disaat nampak mosi tidak yakin berasal dari Sunarjo (PNI). Munculnya mosi ini tentang bersama dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini berawal berasal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pengakuan bahwa Indonesia bersedia terima bantuan berasal dari Amerika Serikat berdasarkan kriteria yang ditentukan didalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini miliki kemampuan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu cara kebijaksanaan politik luar negeri yang mampu memasukkan Indonesia ke didalam lingkungan kiat Amerika Serikat, sehingga menyimpang berasal dari asas politik luar negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pengakuan PNI sehingga kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, bersama dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno terhadap 23 Februari 1952.
Kalau dibandingkan bersama dengan Kabinet Natsir, didalam Kabinet Sukiman sadar membuktikan bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan. Mulai berasal dari menyusun program, portopolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab serta cara penyelesaian masalah semuanya terletak ditangan partai. Partai-partai yang ada terhadap sementara itu belum nampak menonjolkan ideologi masing-masing, perhatiannya masih bertujuan terhadap pemecahan masalah-masalah praktis yang dihadapi.
Kemudian Presiden Soekarno beri tambahan mandat kepada golongan moderat berasal dari PNI sehingga terbentuk kabinet Wilopo terhadap 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat bantuan yang lebih luas dibandingkan bersama dengan kabinet sebelumnya, yakni bersama dengan masuknya PSI dan PSII didalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat usaha kabinet didalam memperoleh bantuan mayoritas di Parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik didalam kabinet dan termasuk hubungan antarpartai. Ikut sertanya PSII dan Parindra didalam pemerintahan, dan karena PKI, sejak Kabinet Amir Syarifuddin, selalu jadi oposisi, menolong Kabinet Wilopo, maka Badan Permusyawaratan Partai-partai (PKI, PSII, Perti, Partai Buruh, Partai Murba, Permai, Partai Tani Indonesia, PRN, Parindra, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indo Nasional) kehilangan bermakna dan menghentikan kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya hubungan politik baru ini, praktis berakhirlah aksi-aksi pemogokan yang banyak terjadi terhadap era pemerintahan Kabinet Sukiman.
Kabinet ini miliki tugas pokok mobilisasi persiapan pemilihan umum untuk menentukan anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum akan tugas ini mampu diselesaikan, kabinet ini perlu tempatkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain momen 17 Oktober 1952.
Pada sementara itu ada desakan berasal dari pihak tertentu sehingga Presiden Soekarno langsung membubarkan Parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu didalam tubuh TNI-AD untuk keperluan sendiri. Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak tertentu didalam parlemen menyokong dan menuntut sehingga diselenggarakan perombakan didalam pimpinan Kementrian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil didalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan berasal dari jabatannya.
Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam disaat terjadi momen Tanjung Morawa. Peristiwa ini tentang bersama dengan pembebasan tanah punya Deli Planters Vereeniging(DPV). Tanah ini di awalnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan berasal dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian manfaatkan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk berasal dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan berikut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian memperoleh perlawanan berasal dari petani yang sebabkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini menghidupkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah sehingga menghentikan serupa sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai bersama dengan ketentuan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang tentang bersama dengan momen Tanjung Morawa langsung dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya sebabkan Kabinet Wilopo jatuh.
Jatuhnya Wilopo sebabkan Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain, sehabis Masyumi dan PNI mengalamai kegagalan. Presiden memastikan Wongsonegoro berasal dari Partai Indonesia Raya (PIR) dan Kabinet terbentuk terhadap 30 Juli 1953 bersama dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini punya tujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk menentukan anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante. Sekalipun kabinet ini berhasil didalam politik luar negeri, yakni menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika terhadap April 1955, namun perlu tempatkan jabatannya sebelum akan tugas utamanya mampu dilaksanakan. Faktor utama yang sebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNI-AD yang berpangkal terhadap momen 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh korps perwira, grup Zulkifli Lubis.
Sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi masalah didalam tubuh TNI- AD, Parlemen mengajukan mosi tidak yakin terhadap menteri pertahanan. Sebagai efek berasal dari mosi tersebut, Fraksi Progresif didalam Parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri berasal dari jabatannya sebagai menteri pertahanan terhadap 12 Juli 1955. Tidak lama berselang sehabis itu kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno terhadap 24 Juli 1955.
Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, langsung mengadakan pertemuan bersama dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet membawa tugas pokok membentuk kabinet bersama dengan bantuan yang lumayan berasal dari parlemen yang terdiri berasal dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan.
Kabinet Burhanuddin Harahap membawa tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas berikut berhasil dilaksanakan, walau perlu lewat rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk menentukan anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilaksanakan terhadap 15 Desember 1955. Setelah merampungkan tugasnya Kabinet Burhanuddin tempatkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kemampuan partai politik yang ada didalam parlemen baru hasil pemilihan umum.
Selain masalah pemilihan umum, kabinet ini termasuk berhasil merampungkan problem didalam tubuh TNI-AD bersama dengan diangkatnya lagi Kolonel Nasution sebagai KSAD terhadap Oktober 1955. Program lainnya yang berupaya dilaksanakan terhadap era kabinet ini adalah masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat.
Perkembangan politik pasca pemilihan umum 1955 membuktikan sinyal renggangnya dwi tunggal Soekarno Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri berasal dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta terhadap pengakuan yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam tidak benar satu pidatonya Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia bakal terlampau gembira jika para pemimpin partai berunding sesamanya dan mengambil keputusan bersama dengan untuk mengubur partai-partai.
Hatta sebagai seorang demokrat masih yakin terhadap sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya nampak terhadap th. 1950an, namun sejak era pergerakan nasional pun ke-2 tokoh ini sudah terjadi perbedaan pemikiran. Masa perjuangan untuk menggapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa ke-2 tokoh ini meremehkan perbedaan yang ada sehingga disebut dwi tunggal. Namun, sehabis th. 1950an kelihatan perbedaan menyangkut masalah demokrasi sudah memecahkan mitos dwi tunggal. Sistem demokrasi konstitusional terlampau didambakan Hatta sedangkan Soekarno menganggap sistem berikut tidak sesuai untuk bangsa Indonesia.
Soekarno yakin bahwa gerakan komunisme mampu dikendalikan, sedangkan Hatta terlampau menentang gerakan komunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang perlu dilenyapkan. Pergolakan politik dan suasana keamanan yang semakin memburuk sudah mendorong Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden terhadap tanggal 21 Februari 1957. Sejak sementara itu Presiden Soekarno mengabil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, suatu rancangan demokrasi yang terlampau diidamkan oleh Soekarno namun terlampau ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta ini diungkapkannya didalam tulisannya Demokrasi Kita. Hatta menuliskan bahwa “bagi aku yang lama bertengkar bersama dengan Soekarno berkenaan bentuk dan lapisan pemerintahan yang efisien ada baiknya diberikan kesempatan yang serupa didalam sementara yang layak apakah sistem itu bakal jadi suatu berhasil atau kegagalan”.
Penunjukkan tim formatur untuk membentuk kabinet sehabis Pemilihan Umum 1955 sehingga tidak serupa bersama dengan sebelumnya. Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentuk formatur kabinet. PNI yang ditunjuk Soekarno sebagai formatur kabinet mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo calon formatur kabinet. Presiden Soekarno kemudian menentukan Ali Sastroamidjojo. Kabinet yang terbentuk berintikan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan yang prinsipil. Koalisi yang terbentuk menghidupkan pertanyaan mengapa PKI yang duduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI didalam kabinet. Pada sementara formatur menyerahkan lapisan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden tidak langsung menyetujui. Ia kecewa bersama dengan lapisan kabinet yang bakal dibentuk yang tidak melibatkan PKI. Presiden meminta masuknya PKI didalam kabinet. Namun niat Presiden tidak mampu di terima oleh formatur karena lapisan kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan berasal dari partai-partai yang bakal berkoalisi.
Menyikapi perihal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berupaya mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII sehingga senang terima wakil PKI atau pun simpatisannya untuk duduk didalam kabinet. Namun niat Presiden Soekarno berikut tidak mampu di terima oleh tokoh-tokoh berasal dari ketiga partai tersebut. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui lapisan kabinet yang sudah disusun oleh tim formatur, bersama dengan memasukkan Ir. Djuanda didalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam bersama dengan Ali Sastroamijdojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali II (1956-1957). Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang miliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan.
Dalam mobilisasi programnya Kabinet Ali II nampak beraneka peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya masalah anti Cina satu diantara kalangan rakyat yang kurang puas menyaksikan kedudukan istimewa golongan ini didalam perdagangan. Selain itu merasa meningkatnya sikap kronis daerah terhadap pusat.
Kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama. Peristiwa-peristiwa di atas sebabkan kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo semakin turun.
Kurangnya tindakan tegas berasal dari kabinet terhadap pergolakan yang nampak sebabkan Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menterinya berasal dari kabinet. Berbagai usaha sudah dilaksanakan untuk menyelamatkan kabinet oleh Ali Sastro dan Idham Khalid, namun tidak berhasil. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno terhadap tanggal 14 Maret 1957.
Demisionernya Kabinet Ali II dan timbulnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah sebabkan Presiden Soekarno menginformasikan berlakunya Undang-undang negara didalam suasana darurat perang atau State van Oorlog en Beleg (SOB) di semua Indonesia. Keadaan ini sebabkan angkatan perang membawa wewenang tertentu untuk mengamankan negara.
Menyikapi suasana jatuh bangunnya kabinet, Soekarno lewat amanat proklamasi 17 Agustus 1957 membuktikan bahwa:

“Sistem politik yang terbaik dan tercocok bersama dengan kepribadian dan basic hidup bangsa Indonesia! Ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita praktikan di Indonesia, bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok bersama dengan kepribadian dan basic hidup bangsa Indonesia! Nyata kita bersama dengan apa yang kita namakan bersama dengan demokrasi itu, tidak jadi semakin kuat dan semakin sentosa, melainkan jadi semakin rusak dan semakin retak, semakin bubrah dan semakin bejat. (Presiden Soekarno, Amanat Proklamasi III, 1956-1960, Inti IdayuPress dan Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986).

Baca Juga :