PENYELESAIANMEALALUIKONSILIATOR

PENYELESAIANMEALALUIKONSILIATOR

Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau Serikat Buruh.
Segala persyaratan menjadi pejabat Konsiliator tersebut didalam pasal 19 Undang-Undang
No.2 Tahun 2004. Dimana tugas terpenting dari Kosiliator adalah memangil para saksi atau
para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima
penyelesaian Konsiliator tersebut.
Pejabat Konsiliator dapat memanggil para pihak yang bersengketa dan membuat perjanjian
bersama apabila kesepakatan telah tercapai.
Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai oleh Konsiliator tersebut dapat didaftarkan
didepan pengadilan Negeri setempat. Demikian juga eksekusinya dapat dijalankan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat tesebut.
Penyelesaian Arbitrase
Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu arbitrase hubungan industrial yang
diatur dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di
bidang hubungan industrial.
Undang-undang dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase meliputi perselisihan
kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja dan Majikan didalam suatu perusahaan.
Untuk ditetapkan sebagai seorang Arbiter sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1). Para pihak yang bersengketa dapat memilih Arbiter yang mereka sukai seperti yang
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Putusan Arbiter yang menimbulkan keraguan dapat
dimajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri setempat dengan mencantumkan
alasan-alasan otentik yang menimbulkan keraguan tersebut.
Putusan Pengadilan Negeri dalam Pasal 38 Undang-undang No.2 Tahun 2004, dapat
membuat putusan mengenai alasan ingkar dan dimana tidak dapat diajukan perlawanan lagi.
Bila tercapai perdamaian, maka menurut isi Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2004,
seorang arbiter harus membuat Akte Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dengan disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter.
Penetapan Akte Perdamaian tersebut didaftarkan dimuka pengadilan, dan dapat pula di
exekusi oleh Pengadilan atau putusan tersebut, sebagaimana lazimnya. Putusan Kesepakatan
Arbiter tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan kepada masing-masing pihak satu
rangkap, serta didaftarkan didepan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan tersebut
yang telah berkekuatan hukum tidak dapat dimajukan lagi atau sengketa yang sama tersebut
tidak dapat dimajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas kesepakatan
kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, dan apabila didalam Perjanjian
Kerja Bersama tidak diatur tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara
Arbitrase, maka para pihak dapat membuat Perjanjian pendahuluan yang berisikan
penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase pada saat sengketa telah terjadi.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak, tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
karena Putusan Arbitarse bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat
dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung RI

 

https://bingkis.co.id/gold-rush-apk/