Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan

Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan

Dalam UU PPHI, disebutkan bahwa hakim yang bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim
karir dan dua hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari
organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Hakim ad hoc, sambungnya, dianggap orang
yang mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. “Tujuannya, karena
hokum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka,dibutuhkan orang-orang khusus
yang mengerti permasalahan perburuhan. Masalah perburuhan kan tidak hukumansis, ada
faktor social, ekonomi, politik, dan sebagainya,” tegasnya. Berbeda dengan hakim peradilan
umum yang merupakan murni hukum.
Sebelum keluarnya Undang-undang Hubungan Industrial penyelesaian sengketa perburuhan
diatur didalam Undang-undang No.22 tahun 1957 melalui peradilan P4D dan P4P. Untuk
mengantisipasi penyelesaian dan penyaluran sengketa Buruh dan Tenaga Kerja sejalan
dengan tuntutan kemajuan zaman dibuat dan di undangkan Undang-undang No.2 Tahun 2004
sebagai wadah peradilan Hubungan Industrial disamping peradilan umum.
Dalam Pasal 56 Undang-undang No.2 Tahun 2004 mengatakan Pengadilan Hubungan
Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :
• di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
• di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
• di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.
Kesimpulan
•Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kaitannya dengan hukum perburuhan
dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni baik mengunakan penyelesaian di dalam maupun
di luar persidangan.
•Penyelesaian ditingkat bipartite lebih efektif dibandingkan penyelesaian permasalahan
ditingkat perselisihan, tetapi ada dua persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak
yaitu : mengembangkan sikap kerja sama sejajar (patnership equality) dengan menempatkan
SP/SB sebagai bagian perusahaan dan bukan subordinasi perusahaan, serta mengembangkan
sikap saling percaya (mutual trust).

 

https://airborn.co.id/dead-age-apk/