Pengurangan Fasilitas BPJS

Pengurangan Fasilitas BPJS

Pengurangan Fasilitas BPJS

Pengurangan Fasilitas BPJS
Pengurangan Fasilitas BPJS

Memasuki pertengahan tahun 2018, diketahui kemunculan isu tentang bagaimana BPJS Kesehatan mengurangi setidaknya tiga tanggungan jaminan kesehatan, yaitu untuk persalinan, pasien katarak dan rehabilitasi medik. Penjelasan pengurangan fasilitas tanggungan jaminan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut (Debora, 2018), yaitu:

  1. Jaminan kesehatan untuk persalinan
  2. Jaminan Kesehatan Penderita Katarak
  3. Jaminan Kesehatan untuk rehabilitasi medik

Alasan

            Pengurangan fasilitas yang dilakukan oleh BPJS bukan tanpa alasan. Sehubungan dengan hal ini, berikut merupakan beberapa alasan mengapa BPJS, khususnya di bidang Kesehatan memutskan untuk membatasi beberapa jaminan pelayanan kesehatannya, yaitu:

  1. Sebagai Peraturan Baru

Diketahui bahwaBPJS Kesehatan mengeluarkan tiga kebijakan baru yang mulai berlaku hari ini, Rabu 25 Juli 2018. Ketiga kebijakan tersebut merupakan dasar BPJS dalam mengurangi setidaknya tiga tanggungan jaminan kesehatan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Manafe, 2018), diantaranya yaitu:

  1. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan
  2. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat
  3. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
  4. BPJS Kesehatan Mengalami Defisit Anggaran

Pada 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran hingga Rp9,75 triliun. Pendapatan iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun lalu hanya sebesar Rp74,25 triliun, sementara jumlah klaim peserta BPJS Kesehatan mencapai Rp84 triliun (Rahadian, 2018). Bahkan memasuki tahun 2018, deficit anggaran amsit tetap berlangsung. Diketahui berdasarkan rapat kerja bersama tentang Bailout BPJS Kesehatan pada tanggal 17 September 2018, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliun. Komposisinya, defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun (Satrianegara, 2019).Tentu dengan anggaran yang mengalami deficit ini jika terus berlangsung maka kan merugikan pihak BJPS kedepannya, yang mana nantinya akan berdampak pula pada kinerja dan kurangya efisiensi BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

  1. Sebagai Bentuk Efisiensi

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pengurangan fasilitas BPJS Kesehatan, dilakukan bukan tanpa alasan yang berdasar. Oleh sebab itu, pihak BPJS menolak tuduhan bahwa peraturan baru yang mulai ditetapkan sebagai bentuk pengurangan manfaat atau fasilitas yang diberikan, karena pada dasarnya BPJS Kesehatan menegaskan akan tetap menjamin biaya pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik. Peraturan Direktur yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.Dimana sekal lagi,implementasi tiga peraturan tersebut bukan untuk membatasi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Ada pun peraturan tersebut untuk penjaminan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini, yang mana masih mengalami deficit anggaran (Andreas, 2018).

Sumber : https://syifa.student.ittelkom-pwt.ac.id/football-master-2019-apk/