Mengenal Peran-Peran Masyarakat Madani

Mengenal Peran-Peran Masyarakat Madani

Mengenal Peran-Peran Masyarakat Madani

Mengenal Peran-Peran Masyarakat Madani
Mengenal Peran-Peran Masyarakat Madani

1.    Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization) NGOs merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat Grassroots (akar rumput) masyarakat miskin, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya local. Biasanya jumlah anggota kelompok ini berkisar diantara 20-50 anggota. Sasaran LSM adalah menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.
LSM memiliki keunggulan dibandingkan jenis organisasi lain. Goran Hayden menggambarkan keunggulan tersebut sebagai berikut :
1.    LSM dekat dengan kaum miskin dan punya organisasi terbuka yang memudahkan informasi keatas
2.    LSM mempunyai staff yang bermotivasi tinggi
3.    LSM mempunyai efektifitas biaya serta bebas dari korupsi
4.    LSM cukup kecil, terdesentralisasi, luwes dan mapan menerima feedback dari proyek yang dipromosikan
5.    LSM lebih mampu mendorong penggunaan jasa-jasa pemerintah yang lebih baik

2.    Pers

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemuka-kan oleh Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung pe-nyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Se-baliknya, pers dalam arti yang luas memasuk-kan di dalamnya semua media mass communi-cations yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis mau pun dengan kata-kata lisan.
Pengertian pers menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-keten-tuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1) adalah seba-gai berikut:
Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainya.

3.    Supremasi Hukum

Supremasi hukum ialah bahwa hukumlah yang berkuasa dalam arti bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu dan bahwa tidak ada seorangpun kebal terhadap hukum. Unsur-unsur esensial dari supremasi hukum adalah sebagai berikut :
1.    Kebebasan peradilan. Hakim bebas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil, ia harus objektif tidak memihak. Pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir (laatste toevlucht) bagi setiap justiciabele atau pencari keadilan, sehingga tidka perlu lari ke DPR untuk minta keadilan.
2.    Hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang.
3.    Setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum.
4.    Setiap orang dilindungi terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang
Sekalipun dikatakan bahwa sekarang tidak ada supremasi hukum di Indonesia, namun harus diakui, sekalipun mungkin belum memuaskan, bahwa sudah ada usaha dari Pemerintah untuk menciptakan supremasi hukum.

4.    Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah tempat dimana civitas akademiknya masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan – kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tesebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang betul – betul, menyuarakan kepentingan masyarakat (public).

5.    Partai Politik

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakanya. menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiarjo: 404) mendefiniskan : partai politik adalah sekompok manusia yang terorganisir sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
Sedangkan menurut Sigmund Neumann (Miriam Budiarjo:404) mengatakan bahwa Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan. pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

 

(Sumber: https://thesrirachacookbook.com/)