Mencari Sistem Ekonomi Nasional

Mencari Sistem Ekonomi Nasional

1. Pemikiran Ekonomi Nasional
Pemikiran ekonomi pada 1950an pada biasanya merupakan usaha mengembangkan susunan perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi di dalam mewujudkan perihal tersebut adalah telah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang memadai lama. Warisan ekonomi kolonial membawa efek perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang mengidamkan diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di tiap-tiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya menghidupkan perekonomian telah di awali sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir.

Perhatian pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan perlindungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat.

Gagasan Soemitro kemudian dituangkan di dalam program Kabinet Natsir di dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut termasuk bersama dengan Plan Soemitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan Program Benteng. Program ini pada lain mencadangkan impor barang-barang spesifik bagi kelompok usaha pribumi, dan juga membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, termasuk untuk menumbuhkan kaum entrepreneur pribumi sehingga dapat beradu di dalam usaha bersama dengan para entrepreneur keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang ditunaikan pemerintah adalah berikan kesempatan usaha sebesar-besarnya bagi entrepreneur pribumi bersama dengan perlindungan kredit.

Sayangnya di dalam pelaksanaan keluar masalah karena di dalam pelaksanaan Program Benteng, perlindungan lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang terima lisensi bukanlah orang-orang yang punya potensi kewiraswastaan yang tinggi, namun orang-orang yang membawa jalinan spesifik bersama dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Kondisi ini berjalan karena ada pertimbangan-pertimbangan politik. Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk di dalam Program Benteng lamban menjadi dewasa, bahkan tersedia yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk melacak keuntungan yang cepat bersama dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada entrepreneur impor yang sesungguhnya, yang biasanya berasal dari keturunan Cina.

Usaha lain yang ditunaikan pemerintah untuk menaikkan entrepreneur pribumi ditunaikan melalui “Gerakan Asaat”. Gerakan Asaat mengimbuhkan perlindungan spesifik bagi warga negara Indonesia Asli di dalam segala kegiatan usaha di bidang perekonomian dari persaingan bersama dengan entrepreneur asing pada biasanya dan warga keturuan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah pada gerakan ini keluar dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah bakal mengimbuhkan lisensi spesifik pada entrepreneur pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini menghidupkan reaksi negatif yaitu keluar golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menyebabkan permusuhan dan pengrusakan pada toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina dan juga timbulnya perkelahian pada masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

Pemerintah, tak sekedar melaksanakan usaha perbaikan jangka panjang, termasuk melaksanakan usaha perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong uang bersama dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang membawa nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal bersama dengan makna Gunting Syafrudin.

Upaya pembangunan ekonomi nasional termasuk diwujudkan melalui program pembangunan konsep lima tahun, 1956-1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional (BPN). Program ini pertama kali ditunaikan pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program Pembangunan Rencana Lima Tahun tidak sama bersama dengan RUP yang lebih lazim sifatnya. Program Rencana Lima Tahun lebih berbentuk tehnis dan detail dan juga mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari Rencana Lima Tahun adalah mendorong timbulnya industri besar, timbulnya perusahaan-perusahaan yang melayani keperluan lazim dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diinginkan dapat mendorong penanaman modal di dalam sektor swasta.

Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya ditunaikan bersama dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berbentuk tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing telah ditunaikan sejak pernyataan kedaulatan pada th. 1949. Hal ini berkaitan bersama dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu masalah Irian Barat yang janjinya satu th. sesudah berakhirnya KMB bakal dibicarakan kembali, namun tidak ditunaikan sehingga pemerintah Indonesia pada era itu mengambil kebijakan untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejak th. 1957 nasionalisasi yang ditunaikan pemerintah terbagi di dalam dua tahap; pertama, langkah pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan atau sering disebut “di bawah pengawasan”. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini di awali pada Desember 1958 bersama dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

2. Sistem Ekonomi Liberal
Sesudah pernyataan kedaulatan, Pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang memadai berat efek dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang di dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial tetap berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada sementara itu tetap amat terkait pada beberapa model hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah memproses pada era sebelum akan Perang Dunia II.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada sementara itu mencakup masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia sementara itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya ongkos hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah masyarakat bersama dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pernyataan kedaulatan. Pada era ini, Pemerintah mengalami defisit sebesar Rp. 5,1 miliar. Defisit ini beberapa besar sukses dikurangi bersama dengan utang pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, khususnya dikala pecah perang Korea.
Namun sejak th. 1951, penerimaan pemerintah mulai menyusut disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak punya komoditas ekspor lain jikalau dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa efek pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang berjalan adalah sebaliknya. Di segi lain pengeluaran pemerintah makin lama meningkat akibat tidak stabilnya keadaan politik sehingga angka defisit makin lama meningkat. Disamping itu, pemerintah belum sukses menaikkan memproses bersama dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tetap tersedia untuk menaikkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini berjalan akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang memadai sehingga usaha membuat perubahan sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak dapat menghasilkan perubahan yang drastis.
Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal bersama dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti bersama dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan fasilitas dan prasarana, dan penanaman modal asing.

Pada era pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda bersama dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Perundingan ini ditunaikan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia pada pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas jalinan bilateral
Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan konsep fineknya bersama dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 bersama dengan tujuan membebaskan diri dari ikatan ekonomi bersama dengan Belanda.

Upaya yang ditunaikan lainnya adalah usaha pembentukan Biro Perancang Negara pada era Kabinet Ali II bersama dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembanguan Lima Tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun karena beragam faktor, baik segi eksternal maupun internal, RPLT amat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia makin lama terpuruk dikala ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan bersama dengan diplomasi, selanjutnya menghidupkan pemberontakan yang di dalam penumpasannya membutuhkan ongkos yang memadai tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah, dari angka 20% di th. 1950 dan 100% di th. 1960.

KESIMPULAN
Salah satu ciri yang keluar di dalam era Demokrasi Parlementer adalah seringnya berjalan penggantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan Kabinet Djuanda.
Penyebab utama seringnya berjalan perubahan kabinet pada era Demokrasi Parlementer adalah karena ada perbedaan keperluan salah satu partai-partai yang tidak dulu dapat tertangani bersama dengan baik. Pada era ini, sistem kepartaian yang diterapkan sebenarnya berbentuk multi partai.
Pemilu pertama di Indonesia sukses ditunaikan pada era Demokrasi Parlementer, dan menampilkan empat partai besar di dalam perolehan kursi hasil pemilu : PNI, Masyumi, NU dan PKI.
Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950an biasanya merupakan usaha untuk mengambil alih susunan perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :