Kedudukan dan Kondisi Pendidikan Indonesia di Kancah ASEAN

Kedudukan dan Kondisi Pendidikan Indonesia di Kancah ASEAN

Kedudukan dan Kondisi Pendidikan Indonesia di Kancah ASEAN

Kedudukan dan Kondisi Pendidikan Indonesia di Kancah ASEAN

Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan negara tentangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari segi layanan maupun mutu dari pendidikan itu sendiri. Sebab, jika pemerintah tidak segera membenahi sektor pendidikan maka secara langsung maupun tidak tidak langsung akan berimbas pada perkembang sektor lainnya. Karena pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan martabat dan peradaban suatu bangsa menjadi lebih maju.

Mutu pendidikan merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola komponen-komponen yang ada sehingga dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan yang bermutu adalah sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas ditandai dengan memiliki kemampuan atau potensi, baik potensi akademik maupun kejuruan yang berlandaskan pada ilmu, iman, dan akhlak yang seluruhnya merupakan kecakapan hidup. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, pendidikan di Indonesia masih mengalami problema-problema. Menurut Fadhillah & Hermawan (2017) mengungkapkan bahwa terdapat tujuh permasalahan pendidikan di Indonesia yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mewujudkan Nawacita dalam bidang pendidikan berdasarkan JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), yaitu:

  1. Nasib program wajib belajar (wajar) 12 tahun. Program ini masih berada di persimpangan jalan. Alasannya yaitu program ini masih belum memiliki dasar hukum yang je las, sehingga tidak ada yang dapat mendorong untuk mewujudkan program tersebut.
  2. Angka putus sekolah dari jenjang SMP ke SMA mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu marak terjadinya pungutan liar di jenjang SMA. Banyak kabupaten/kota yang sebelumnya mengratiskan jenjang SMA, kini mulai resah karena banyaknya provinsi lain yang membolehkan penarikan iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan. Menurut A. Ubaid Matraji dalam Fadhillah (2017) menyatakan bahwa, alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah menengah belum dapat menjawab kebutuhan wajib belajar 12 tahun. Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan baru bagi pendidikan di Indonesia.
  3. Pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama islam yang diajarkan di sekolah perlu adanya dilakukan evaluasi baik dari metode pengajaranannya maupun dari guru yang mengajarkannya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta dalam Fadhillah (2017) mengungkapkan bahwa, terdapat 78% guru Pendidikan Agama Islam (PAI) setuju jika pemerintah berdasarkan syariat islam dan 77% guru PAI di sekolah mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat islam. Jika hal tersebut terus menerus dibiarkan dapat mengancam keutuhan NKRI yang telah dibangun bertahun-tahun yang lalu. Serta dapat menimbulkan rasa intoleran dan sikap radikal beragama yang tumbuh subur di sekolah.
  4. Lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah). Kurang diakuinya pendidikan pesantren karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional yang telah ditetapkan. Padahal peran pendidikan pesantren ini sangat begitu besar jauh sebelum Indonesia merdeka, namun sekarang peran pesantren termarginalkan karena alasan tersebut. Serta belakangan ini banyak kekerasan yang mengatas namakan agama, SARA, dan benih-benih radikalisme tumbuh semakin subur. Hal tersebut, dipicu karena pendidikan agama yang diajarkan di sekolah belumlah cukup untuk menjawab gejolak perbedaan paham agama yang semakin kuat. Maka dari itu, sekolah perlu melakukan kerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah guna meningkatkan pemahaman siswa akan agama secara komprehensif (tafaqquh fiddin), yang bervisi pada rahmatan lil alamin.
  5. Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pendistribusian KIP haruslah tepat sasaran dan tepat waktu. Pendistribusian yang lambat, alokasi yang kurang akurat, dan banyaknya terjadi penyelewengan anggaran sehingga menghambat pengimplementasian program tersebut. Tidak hanya KIP tetapi juga program BOS dan BSM yang telah digulirkan pemerintah masih belum berjalan secara maksimal. Sebab, masih ada banyak anak-anak usia sekolah yang putus atau tidak melanjutkan sekolah. Anak-anak tersebut didominasi oleh kelompok masyarakat miskin dan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini anak-anak kesulitas dalam mengakses pendidikan terutama pada anak kebutuhan khusus. Khusus untuk difabel, mereka terkendala dengan menemukan sekolah inklusi. Pada akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib dan menjadikannya lebih terekslusi dari realitas sosial.
  6. sumber :

Sid Story v2.5.1 Apk for android