Kebijakan Pendidikan di Timor Leste

Kebijakan Pendidikan di Timor Leste

Kebijakan Pendidikan di Timor Leste

Kebijakan Pendidikan di Timor Leste

Timor Leste merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan baru bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 2012. Tingkat populasi penduduk di negara ini mencapai 1,185 juta jiwa serta memiliki PDB per kapita sebesar $ 1,442 milyar. Jumlah PDB per kapita yang tergolong rendah pada suatu negara menyebabkan kurangnya kesejahteraan pada masyarakat terutama untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang berkualitas. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen dari pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas diharapkan masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi untuk mengembangkan ekonomi, sosial dan politik di negara tersebut.  Menurut Global Partnership for Education (2018) menyatakan bahwa dalam 5 tahun, tingkat pastisipasi murni tumbuh mencapai 16% yaitu dari 67% menjadi 83% dan kesenjangan gender menurun secara signifikan. Disisi lain, pendidikan Timor Leste masih menghadapi beberapa tantangan. Yaitu angka putus sekolah dan pengulangan masih cukup tinggi, sementara itu banyak anak yang memulai sekolah pada usia yang kurang tepat.

Menurut Wardiqa (2017), mengungkapkan bahwa Rencana Strategis Pendidikan Nasioanl 2011-2030 memiliki tujuan yaitu untuk mencapai penyelesaian secara universal mengenai pendidikan dasar, menghilangkan angka buta huruf, dan memastikan kesetaraan gender melalui program prioritas, strategis, dan kegiatan di pendidikan baik pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, tinggi, maupun berulang. Berdasarkan data dari Global Partnership for Education (2018) menjelaskan bahwa, program GPE (Global Partnership for Education) yang diterima oleh Timor Leste sebesar $ 2,5 juta, anggaran ini difokuskan pada penguatan kapasitas sistem pendidikan. Lebih lanjut, program ini bermanfaat untuk para staf kementerian pendidikan yang bertujuan memberikan manfaat bagi para siswa dan guru dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan. Program GPE ini dipimpin oleh kementerian pendidikan dengan Bank Dunia sebagai agen pemberi dana bantuan dan UNICEF sebagai koodinator. Tujuan dari diadakannya program GPE yaitu untuk memberikan bantuan pendanaan bagi negara-negara yang berpenghasilan rendah guna mencapai tujuan MDG, khususnya mengupayakan kepada anak-anak agar mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan terutama pada pendidikan dasar pada tahun 2015. Menurut Ms Bellamy dalam Kementerian PPN/Bappenas (2012) menyatakan bahwa, terdapat beberapa negara berpendapatan rendah yang menjadi target program GPE diantaranya yaitu Kamboja, Nepal, Mongolia, dan Timor Leste.

Ahelin (2016) menyatakan bahwa, UNICEF mendukung Kementerian Pendidikan dan Olahraga untuk mengebangkan pendidikan Timor Leste. Pengembangan ini dilakukan dengan cara pembuatan Undang-Undang Dasar Pendidikan (2008), Undang-Undang Pendidikan Dasar (2010), Kerangka Kebijakan Nasional untuk pendidikan Pra-sekolah (2014), Pedoman WASH in School (2016), dan Kebijakan Pendidikan Inklusif (2017). Untuk menyetarakan pendidikan, timor Leste menerapkan model pra-sekolah berkelanjutan yaitu model penyampaian alternative untuk program pembelajaran awal yang bertujuan untuk membantu anak-anak didaerah terpencil sehingga dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sedangkan pendekatan yang digunakan Timor Leste untuk mengembangkan pendidikannya yaitu dengan menggunakan pendekatan sekolah ramah anak yang biasa dikenal secara lokal “Eskola Foun” atau “sekolah baru”. Pendekatan ini mempromosikan mengenai pembelajaran yang berpusat pada anak., meningkatkan manajemen sekolah, linkungan sekolah yang nyaman, partisipasi aktif orang tua dan masyarakat di sekolah , pentingnya fasilitas air, sanitasi dan kebersihan yang aman, peka gender dan berkelanjutan di sekolah.

sumber :

Rescue Quest Gold v1.0 Apk + Data for android