Identifikasi Sebab Berdasarkan Pandangan Tripartid

Identifikasi Sebab Berdasarkan Pandangan Tripartid

  1. Menurut Pihak Pemerintah 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, secara histori. Hampir lima belas tahun sudah pasca ditetapkannya UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur soal ketenagakerjaan begulir dan mengalami banyak polemik. salah satu yang seringkali menjadi sorotan yakni perihal indikator penghitungan upah minimum yang menggunakan Ketentuan Hidup Layak (KHL). KHL yang waktu itu menjadi dasar dalam menghitung berapa jumlah upah minimum setiap tahunnya, tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan, perdebatan, bahkan hingga menimbulkan konflik antar pihak yang terkait. Salah satu penyebabnya ialah, karena tidak adanya standar pasti yang digunakan untuk menghitung komponen yang dipakai untuk menghitung KHL. Hal tersebut menyebabkan tiga dewan yakni perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah, dan perwakilan buruh tidak pernah mencapai kata sepakat, dan alhasil perbedaan pendapat, hingga konflik karena setiap kepentingan dari masing-masing pihak pun tak terelakan. Pada tahun 2015, lewat PP nomor 78 tahun akhirnya pemerintah mencoba mengambil langkah tegas untuk meminimalisir konflik yang terus menerus terjadi, dengan mengubah indikator penghitungan upah minimum dari KHL menjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang mana ide awal digunakannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini di inisiasi oleh Darmin Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

  1. Menurut Pihak Buruh/Serikat Buruh

Dari beberapa pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Nelson, salah satu perwakilan buruh yang berhasil ditemui, terkait berubahnya penghitungan upah minimum menggunakan mekanisme survey dalam penentuan Ketentuan Hidup Layak (KHL), dan setelah lahirnya PP 78 tahun 2015 kemudian beralih menggunakan ukuran inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dianggap masih belum efektif, terlebih indikator tersebut tidak serta merta menjawab kebutuhan ekonomi pekerja/buruh dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Karena dalam proses penentuannya juga tidak melibatkan buruh atau yang mewakilinya, sehingga proses negosiasi tersebut menjadi hilang, berbeda dengan penentuan KHL berdasarkan survey harga bahan pokok di pasaran, karena dalam prosenya melibatkan Dewan Pengupahan. Maka dalam proses penentuan upah minimum pekerja bisa turut terlibat untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum itu sendiri, dan itu dirasa cukup adil oleh pekerja/buruh, meskipun dalam praktiknya masih sering terjadi tuntutan kenaikan upah karena harga bahan pokok setiap tahunnya semakin naik.

https://bugscode.id/robot-defense-apk/