AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK
AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Perikatan bersumber pada perjanjian dan undang-undang (pasal 1320 jo 1338 KUHPER). Pasal 1320 KUHPERberisi tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

  1. Kesepakatan para pihak

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus ada pesesuaian kehendak dengan persetujuan untuk melakukan suatu perikatan.

  1. Kecakepan para pihak

Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yaitu berupa manusia dan badan-badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

  1. Objek tertentu

Objek tertentu artinya pihak dalam melaksanakan perjanjian atau perikatan harus mempunyai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat kesepakatan terjadi.

  1. Sebab yang halal

Dalam melaksanakan perjanjian atau perikatan tidak dibolehkan melawan undang-undang, kebiasaan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 KHUPER berisi tentang perjanjian yang dibuat secara syah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan sebagai dasar hukum bagi berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perbuatan hukum dalam kegiatan perekonomian. Kalusul Pasal 1338 KHUPER sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan kebebasan para pihak dalam melakukan perjanjian ataupun pengikatan yang melengkapi ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang.

Pelanggaran dalam hukum perikatan diatur oleh pasal 1365 KHUPER tentang perbuatan melawan hukum/Onrechtmatigdaad “Tiap perbuatan hukum perdata yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian kepada pihak lain maka pihak yang dirugikan menuntut ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian adalah biaya, rugi dan bunga.

Dasar hukum perikatan KUHPER adalah hukum yang bersifat umum sedangkan KUHD adalah hukum yang bersifat khusus Lex specialis derogate lex generalis (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum) apabila pengaturan perikatan diatur oleh dua dasar hukum yang sama.

Sumber : https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/seva-mobil-bekas/