10 Tanya Jawab Seputar Kebijakan Baru Sistem Zonasi Sekolah

10 Tanya Jawab Seputar Kebijakan Baru Sistem Zonasi Sekolah

10 Tanya Jawab Seputar Kebijakan Baru Sistem Zonasi Sekolah

10 Tanya Jawab Seputar Kebijakan Baru Sistem Zonasi Sekolah
10 Tanya Jawab Seputar Kebijakan Baru Sistem Zonasi Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memastikan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah masih akan menggunakan sistem zonasi. Meski begitu, ada perbedaan sistem zonasi di era kepemimpinan Nadiem dengan kebijakan sebelumnya, Moms.
ADVERTISEMENT
Kebijakan baru dibuat lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas sekolah di beberapa daerah.
Bagaimana maksudnya dan apa saja perbedaannya dengan sistem zonasi sekolah yang selama ini berlaku?
kumparanMOM merangkum penjelasan yang ada di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk Anda:

Apa perubahan yang paling nyata dari peraturan yang baru?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi).
Kebijakan di era Muhadjir Effendy, PPDB dengan sistem zonasi terbagi melalui tiga jalur yaitu jalur zonasi minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Pada kebijakan yang baru, bertambah menjadi empat jalur dan komposisi berubah yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen dan jalur prestasi sisanya 0-30 persen disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah.

Kenapa dilakukan perubahan persentase?

Zonasi datang, sekolah favorit hilang

ilustrasi zonasi sekolah Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan
Aturan PPDB ini dirancang agar daerah bisa menyesuaikan aturan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Itulah mengapa jalur zonasi dan afirmasi ini secara eksplisit disebutkan proporsi minimal untuk memudahkan daerah dengan tetap dan atau menambah persentase jalur prestasi tersebut jika dibutuhkan.
Setelah menentukan kuota jalur Zonasi, kuota jalur afirmasi, dan seterusnya, daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/